Vape Resmi Dinyatakan Haram oleh MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa haram bagi rokok elektrik atau vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, menyusul ancaman serius kerusakan kesehatan serta meluasnya peredaran narkotika cair.
HalalReview.co.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Ketetapan yang diputuskan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa pada 6 November 2026 tersebut menegaskan bahwa aktivitas mengisap, memproduksi, hingga memperjualbelikan rokok elektrik berstatus haram secara syariat. Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya tren konsumsi aerosol nikotin di kalangan anak-anak dan remaja, sekaligus membendung kerawanan penyalahgunaan cairan rokok elektronik sebagai sarana peredaran narkotika.
Lebih lanjut MUI menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga lima pokok kemaslahatan (maqashid al-syariah), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kehadiran vape dinilai membawa mudarat nyata bagi kesehatan pengguna maupun orang di sekitarnya.
Merujuk pendapat yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, sebagaimana tertuang dalam Fatwa tersebut, bahwa rokok elektrik mengandung nikotin dan senyawa lain yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Cairan vape bukan sekadar uap air biasa, melainkan aerosol berisi nikotin adiktif, pelarut, dan zat kimia beracun yang memicu kerusakan organ tubuh. Klaim sebagian kelompok bahwa vape merupakan terapi efektif untuk berhenti merokok konvensional pun dibantah oleh data ilmiah resmi WHO.
Selain persoalan toksisitas, alasan krusial di balik lahirnya fatwa ini adalah penerapan kaidah sadd adz-dzari’ah (menutup celah pintu keburukan). Temuan Bareskrim Polri dan BNN dalam sesi dialog bersama MUI mengungkap bahwa perangkat rokok elektrik kini menjadi media utama untuk mengonsumsi dan menyelundupkan narkotika cair baru, seperti cairan sintetis dan etomidat.
Kemudahan memodifikasi cairan (liquid) membuat peredarannya kian sulit diawasi di ruang publik. Ulama merujuk kaidah fikih populer dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih—mencegah bahaya dan kerusakan harus didahulukan daripada menarik potensi keuntungan duniawi semata.
Dari sudut pandang gaya hidup halal dan perlindungan konsumen muslim, fatwa ini memperjelas status konsumsi yang kerap dianggap remang-remang (syubhat) oleh sebagian pengguna. MUI menggarisbawahi tiga poin hukum utama:
- Menghisap rokok elektrik haram karena merusak kesehatan, mencemari lingkungan, dan menjadi pintu zat terlarang.
- Menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika dan psikotropika haram secara mutlak.
- Memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram, sejalan dengan prinsip fikih bahwa setiap sarana menuju keharaman ikut menjadi haram (lil wasa’ili ahkamul maqashid).
Menindaklanjuti ketetapan tersebut, Komisi Fatwa MUI turut menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. MUI juga mengimbau kementerian terkait untuk mengevaluasi izin industri serta kebijakan cukai dengan mendahulukan perlindungan generasi muda.
Bagi konsumen muslim, fatwa ini menjadi pengingat tegas untuk senantiasa mengonsumsi produk yang tidak hanya berlabel konsumsi legal, namun benar-benar halalan thayyiban—membawa kebaikan bagi raga, akal, dan masa depan keluarga.
