Memajukan Gaya Hidup Halal di Indonesia

Andika Priyandana | Januari 2026

Dari potensi hingga impian masa depan industri halal, Sapta Nirwandar mengungkapkan hal-hal yang memperkuat gaya hidup halal di Indonesia.

Sapta Nirwandar, sebagai Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center dan Ketua Indonesia Tourism Forum, telah berperan aktif dalam mempromosikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Sapta melihat potensi besar Indonesia dalam sektor ini dan menekankan pentingnya kehadiran Indonesia di panggung global. Sapta menunjukkan bahwa pendapatan negara-negara Muslim dunia, termasuk Indonesia, menjadi modal besar untuk terus mengembangkan industri halal. Produk halal Indonesia tidak hanya diminati oleh negara-negara muslim, tetapi juga oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk non muslim.

Menurut Sapta, potensi pasar negara-negara muslim sangat besar dan harus dimanfaatkan oleh Indonesia demi meraih posisi puncak pusat industri halal dunia. Saat ini, cukup banyak pengusaha-pengusaha besar di dunia maju karena industri halal. Oleh karena itu, Sapta melihat peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri halal berskala global. Lebih lanjut, Redaksi HALAL REVIEW akan membahas lebih jauh lagi tentang hal-hal yang memperkuat gaya hidup halal di Indonesia dari perspektif Sapta Nirwandar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Halal di Indonesia

Sapta Nirwandar menyoroti beberapa faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan industri halal di Indonesia. Pertama, Sapta menekankan peran penting kebijakan pemerintah, seperti upaya Kementerian Agama dan implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal. Kedua, Sapta mengakui peran penting pelaku bisnis, dari perusahaan besar hingga UMKM, dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar halal.

Selanjutnya, Sapta menyoroti pentingnya sertifikasi halal. Meskipun ada tantangan dan protes terkait kewajiban sertifikasi halal untuk produk non pangan, Sapta menegaskan bahwa sertifikasi ini penting untuk memberikan jaminan kepada konsumen muslim. Ini berlaku tidak hanya untuk produk makanan, tetapi juga untuk produk non pangan seperti pakaian dan sepatu.

Dalam pandangan Sapta, sertifikasi halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga aspek penting dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri halal, pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat perlu bekerja sama. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam industri halal, bersaing secara global, dan memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang semakin meningkat.

Dikatakan Sapta, bahwa sertifikasi halal memiliki peran sentral dalam memastikan kehalalan produk, baik untuk produk pangan maupun non pangan. Meskipun sertifikasi ini dapat menjadi tantangan bagi pelaku bisnis, terutama UMKM, namun memiliki manfaat yang signifikan dalam memberikan jaminan kepada konsumen muslim tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi atau gunakan, menegaskan pandangan beliau tentang pentingnya sertifikasi halal.

Mendorong Gaya Hidup Halal di Indonesia

“Dalam konteks mendorong gaya hidup halal di Indonesia, terdapat debat yang berkepanjangan mengenai kewajiban sertifikasi halal untuk produk non pangan,” ungkap Sapta Nirwandar. Menurunya, ada beberapa tantangan dan pemikiran yang perlu diatasi dalam mendorong gaya hidup halal.

Salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan hak konsumen muslim untuk produk yang sesuai dengan prinsip agama mereka dan keberlanjutan bisnis serta daya saing produk di pasar. Pendukung kewajiban sertifikasi halal untuk produk non pangan berargumen bahwa hal ini penting untuk memberikan jaminan kepada konsumen muslim dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas pasar bagi produsen.

Namun, di sisi lain, ada pelaku bisnis yang menentang kewajiban sertifikasi halal untuk produk non pangan. Mereka menganggap bahwa proses sertifikasi ini dapat menjadi beban tambahan bagi bisnis, terutama bagi UMKM atau pelaku bisnis kecil dan menengah. Selain itu, ada juga perdebatan tentang sejauh mana produk non pangan perlu disertifikasi halal, mengingat tidak semua produk memiliki unsur-unsur yang secara langsung terkait dengan aspek kehalalan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah solutif yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terkait. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif atau dukungan bagi pelaku bisnis kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan bimbingan dan pendampingan untuk membantu pelaku bisnis memahami proses sertifikasi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Langkah lainnya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, baik untuk produk makanan maupun non pangan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi yang menyasar baik konsumen muslim maupun pelaku bisnis. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung bagi perkembangan gaya hidup halal di Indonesia, sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan kebutuhan pasar.

Harapan untuk Perkembangan Industri Halal di Indonesia

Sapta Nirwandar menyoroti harapan untuk perkembangan industri halal di Indonesia, yang mencakup potensi dan tantangan yang perlu diatasi. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal, tetapi masih perlu mengejar ketertinggalan untuk mencapai capaian yang serupa dengan negara-negara tetangga seperti Thailand. “Thailand mendeklarasi dapur halal dunia. Thailand 25 persen ekspornya produk halal. Makanan terutama. Tuh, itu kita ketinggalan dari situ,” kata Sapta.

Sapta juga menekankan perlunya upaya untuk meningkatkan kesadaran akan produk halal, baik dalam konsumsi makanan, fesyen, kosmetik, maupun layanan lainnya. Di sisi lain, Sapta melihat potensi besar dalam industri pariwisata halal, baik di tingkat lokal maupun global. Perlu dilakukan upaya untuk memperkuat infrastruktur pariwisata yang ramah muslim, serta menyediakan layanan dan produk yang sesuai dengan prinsip halal.

Peran pemerintah dan pelaku bisnis sangat penting dalam memajukan industri pariwisata halal. Ini termasuk pengembangan destinasi yang menarik bagi wisatawan muslim dan memastikan standar kehalalan yang terjamin. Branding yang lebih menarik dan marketable juga ditekankan oleh Sapta, misalnya penggunaan istilah ‘wisata halal’ atau ‘wisata ramah muslim’ dibanding ‘wisata syariah’, diharapkan persepsi yang muncul lebih menyenangkan.

Sebagai penutup, Sapta berharap Pemerintah Indonesia berperan lebih jauh dalam mendorong pengembangan industri halal dan pariwisata halal. Dengan demikian, Indonesia bisa menempati peringkat pertama sebagai pusat industri halal dunia.

***

Artikel ini dimuat dalam majalah Halal Review 05/Mei/2024