Malaysia: Pemimpin Global dalam Industri Halal

Andika Priyandana | Januari 2026

Industri halal telah menjadi kekuatan utama bagi Malaysia, dan laporan Global Islamic Economy Report (SGIE) 2023/24 menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam pasar halal.

Industri halal telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menjadi sektor ekonomi global yang penting. Dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka anut, permintaan untuk segala hal halal, mulai dari makanan dan minuman hingga kosmetik dan pariwisata, terus meningkat.

Laporan Global Islamic Economy Report (SGIE) 2023/24, yang merupakan sumber informasi utama tentang ekonomi Islam, mencakup 81 negara dan menyoroti pertumbuhan dan perkembangan industri halal di seluruh dunia. Menurut laporan ini, Malaysia telah berhasil mempertahankan posisi dominannya sebagai pemimpin pasar halal selama sepuluh tahun berturut-turut dan mendapatkan peringkat pertama di lima dari enam kategori, yaitu bidang keuangan Islam, makanan halal, fesyen modest, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik.

Pencapaian ini bukanlah hasil dari kebetulan, tetapi hasil dari strategi dan upaya yang konsisten oleh pemerintah dan sektor swasta Malaysia untuk mengembangkan dan mempromosikan industri halal baik di tingkat lokal maupun global. Apalagi, dengan 84 badan sertifikasi yang diakui hingga saat ini, Malaysia berada dalam posisi yang baik untuk mematuhi dan berpartisipasi, terutama dalam sektor bahan pangan halal, misal gelatin halal (BusinessToday, 2023).

Sejarah Industri Halal di Malaysia

Pemerintah Malaysia telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pengembangan industri halal. Misalnya, mereka telah mendirikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang bertanggung jawab atas urusan Islam termasuk sertifikasi halal di Malaysia. JAKIM memainkan peran yang sangat penting dalam melayani konsumen Islam di Malaysia dan selalu menjadi tanggung jawab JAKIM untuk meyakinkan mereka mencari produk halal seperti yang dianjurkan oleh syariah yang Malaysia terapkan (JAKIM, 2020).

Selain itu, pemerintah Malaysia juga telah berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk membantu perusahaan lokal dalam mengembangkan produk dan layanan halal. Mereka juga telah bekerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk tenaga kerja yang terampil dalam industri ini.

Strategi Lokal

1. Kebijakan dan regulasi pro-halal. Malaysia memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri halal. JAKIM bertanggung jawab atas sertifikasi halal di Malaysia. Selain itu, produsen makanan di Malaysia didorong untuk mematuhi standar global seperti ISO 9000, Codex Alimentarius, Program Jaminan Kualitas, Analisis Bahaya dan Titik Kendali Kritis (HACCP), Praktek Higienis Baik (GHP), dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi (SOPs) (ITC.gov.my, 2021).
2. Pengembangan infrastruktur dan pendidikan halal. Malaysia telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan pendidikan halal. Halal Development Corporation (HDC) telah ditunjuk oleh pemerintah Malaysia untuk menangani proses sertifikasi halal baik di tingkat lokal maupun internasional. Selain itu, terdapat berbagai program pendidikan dan pelatihan halal yang disediakan oleh lembaga pendidikan seperti Halal Academy.
3. Studi kasus perusahaan lokal. Sebagai contoh, sebuah studi kasus menunjukkan bahwa hanya 30% dari pengusaha halal di Malaysia adalah Bumiputera, yang menimbulkan kekhawatiran di antara semua pemangku kepentingan di sektor halal (Mohamed & Ismail, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan halal dalam membantu pengusaha lokal untuk berkembang dalam industri halal.

Ekspansi Global

1. Strategi penetrasi pasar internasional. Malaysia telah menerapkan berbagai strategi untuk memasarkan produk halal mereka ke pasar internasional. Salah satu strategi utama adalah melalui kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengembangan sektor halal global. Selain itu, Malaysia juga mendorong perusahaan makanan halal mereka yang telah memperoleh kemampuan pemasaran, untuk memperluas operasi mereka di pasar yang telah teridentifikasi.

• Kerjasama bilateral dan multilateral. Sebagai bagian dari kawasan ASEAN, Malaysia telah secara aktif mempromosikan halal sebagai prioritas utama dalam ekosistem perdagangan. Kerja sama ini mencakup pengembangan kerangka kerja ekosistem industri halal untuk mempercepat kerjasama ekonomi dan integrasi antar negara.

Contohnya adalah kerja sama antara Malaysia dan Indonesia dalam pengakuan sertifikat halal. Pada tanggal 8 Juni 2023, Indonesia dan Malaysia secara resmi menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) tentang saling pengakuan sertifikat halal bagi produk domestik (Kemenag RI, 2023).

Penandatanganan ini dilakukan dalam rangkaian pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dengan adanya MoC ini, kedua negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan JAKIM bersepakat untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama teknis dalam prosedur penilaian kesesuaian, akreditasi halal, spesifikasi standar dan peraturan teknis untuk penerbitan sertifikat halal (Kemenag RI, 2023).

• Studi kasus ekspor produk halal. Sebuah studi kasus menunjukkan bahwa PDB negara pengimpor terbukti menjadi faktor signifikan dalam meningkatkan ekspor produk halal Malaysia. Jika negara pengimpor memiliki PDB yang tinggi, berarti mereka memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar untuk membeli produk impor, termasuk produk halal dari Malaysia (Mazlan & Hamzah, 2015). Sebagai contoh, pada tahun 2021, ekspor barang halal Malaysia ke negara dengan PDB tinggi meningkat 19 persen menjadi RM36.30 miliar dibandingkan dengan RM30.50 miliar pada tahun sebelumnya (MIDA.gov.my, 2022).

Tantangan dan Peluang

Meski industri halal Malaysia telah berkembang pesat, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan utama meliputi pedoman halal yang ambigu, antara lain karena beda negara dapat menerapkan hukum halal berbeda. Kemudian kurangnya sertifikasi halal internasional, kurangnya kolaborasi antara lembaga pemerintah seperti JAKIM dan Halal Industry Development Corporation, kurangnya standar biaya-efektif, dan kesalahpahaman umum tentang praktik halal (Fauzi dkk, 2020).

Meski ada tantangan, prospek pertumbuhan industri halal Malaysia sangat cerah. Menurut Halal Industry Master Plan 2030 (HIMP 2030), industri halal domestik diperkirakan akan mencapai USD113.2 miliar pada tahun 2030. Selain itu, pasar halal di Asia Pasifik diperkirakan akan tumbuh sebesar 75 persen, dari USD1.6 triliun pada tahun 2018 menjadi USD2.8 triliun pada tahun 2030 (BusinessToday, 2021).

Pembelajaran yang dapat diambil dari kemajuan industri halal di Malaysia adalah pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan. Meski menghadapi berbagai tantangan, misal perbedaan peraturan halal antar negara, Malaysia berhasil mengembangkan industri halal mereka dengan pesat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan industri, pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar, serta kebijakan politik pemerintah, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam industri halal.

Selain itu, pentingnya sertifikasi halal internasional yang mampu menjembatani perbedaan pandangan serta aturan halal dan standar biaya-efektif juga menjadi pembelajaran penting dalam pengembangan industri halal. Terakhir, kesuksesan Malaysia dalam industri halal menunjukkan bahwa dengan strategi dan perencanaan yang tepat, potensi pasar halal dapat dimanfaatkan secara maksimal.

***

Artikel ini dimuat dalam majalah Halal Review 03/Maret/2024