Peran PHRI Dalam Memajukan Wisata Halal
Andika Priyandana | 18 Februari 2026
Sebagai wadah perhimpunan pelaku usaha hotel dan restoran, PHRI berkomitmen mendukung kemajuan wisata halal di Indonesia. Bagaimana peran PHRI dalam memajukan wisata halal, menarik disimak penuturan Hariyadi BS Sukamdani, Ketua Umum PHRI.
Peran PHRI Sejak Pendiriannya
Sejak pendiriannya pada 9 Februari 1969, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah menjadi pilar penting dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Kehadiran Peran PHRI telah membawa peningkatan signifikan dalam standar pelayanan dan fasilitas di sektor hotel dan restoran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum PHRI periode 2020-2025, yang mengatakan, “PHRI, yang kini telah berusia 55 tahun, berfungsi sebagai wadah yang menghimpun perusahaan dan pengusaha di bidang hotel dan restoran. Saat ini, jumlah anggota PHRI sudah lebih dari 1.500. Kami berkomitmen untuk berbagi informasi dan melakukan advokasi guna meningkatkan kualitas anggota kami melalui pelatihan, studi banding, dan penelitian.”
Selain itu dalam konteks pariwisata halal, Peran PHRI juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan tersedianya sertifikasi halal di hotel dan restoran. Mengingat pertumbuhan signifikan jumlah wisatawan muslim, sertifikasi halal menjadi elemen krusial dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, PHRI terus berupaya aktif dalam memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Dukungan PHRI Terhadap Sertifikasi Halal
Hariyadi menegaskan bahwa PHRI telah berkomitmen mendukung dan menyosialisasikan implementasi sertifikasi halal. Sosialisasi ini terlaksana bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan disesuaikan dengan kebutuhan regional, mencakup zona Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Timur Indonesia.
Dorongan Percepatan Sertifikasi Halal bagi Anggota PHRI
Hariyadi juga menekankan pentingnya bagi anggota PHRI untuk segera melakukan sertifikasi, guna menghindari kepadatan permintaan mendekati batas waktu. Menurutnya, dampak sertifikasi halal lebih besar pada restoran di kota besar daripada hotel, karena sensitivitas masyarakat terhadap makanan halal. Meski keuntungan finansial mungkin tidak signifikan, Hariyadi percaya bahwa restoran-restoran di kota besar dapat mengalami peningkatan jumlah pengunjung.
Kendala Biaya dan Proses dalam Pengurusan Sertifikat Halal
Hariyadi juga mengungkapkan dua kendala utama dalam proses sertifikasi halal: biaya yang cukup tinggi dan proses yang rumit dan panjang. “Kendala utama yang dihadapi adalah biaya tinggi sekitar Rp300.000 per sertifikat dan proses yang dianggap kompleks dan panjang,” kata Hariyadi. Namun, ia berharap adanya fleksibilitas biaya dari lembaga pemeriksaan halal dan peningkatan kesadaran masyarakat dapat membantu mengatasi kendala tersebut.
Secara keseluruhan, Hariyadi menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif pada industri hotel dan restoran, khususnya di kota besar. PHRI terus mendukung proses sosialisasi dan implementasi sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen muslim di Indonesia. Ini sejalan dengan komitmen PHRI yang telah Hariyadi sampaikan sejak awal, yaitu berupaya aktif dalam memastikan keberlanjutan industri pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Dukungan Peran PHRI Terhadap Pariwisata Halal
Tren hotel yang ramah muslim mencakup konsep pariwisata halal yang lebih luas. Konsep ini melampaui penyediaan makanan halal, mencakup layanan dan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan dan gaya hidup muslim. Meningkatnya permintaan layanan pariwisata yang sesuai kebutuhan wisatawan Muslim mendorong pelaku industri untuk beradaptasi. Hariyadi menyebut banyak hotel anggota PHRI telah menyediakan fasilitas pendukung, seperti penunjuk arah kiblat di dalam kamar.
Peran PHRI dalam Mendorong Sertifikasi Halal Industri Hotel dan Restoran
Hariyadi juga menekankan pentingnya sertifikasi halal dalam industri hotel dan restoran. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan makanan. Sertifikasi juga mencakup fasilitas dan layanan yang selaras dengan prinsip keagamaan. Tren hotel ramah Muslim di Indonesia terus tumbuh. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga konsistensi penerapan standar tersebut.
Lebih lanjut, Hariyadi menggambarkan bahwa pariwisata halal bukan hanya tentang kebutuhan agama, tetapi juga tentang menciptakan layanan yang dapat semua segmen masyarakat nikmati. Hariyadi berujar, “Kita bisa mengambil contoh negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang memiliki restoran halal meskipun mayoritas bukan muslim, karena mereka memahami pentingnya memenuhi kebutuhan segmen pasar tertentu.”
Peran Pemerintah dan Industri dalam Penguatan Pariwisata Halal
Untuk memperkuat konsep pariwisata halal, memerlukan kerja sama antara pemerintah dan pelaku industri. Kolaborasi ini penting agar standar yang terterapkan tetap terjaga.
Tentu ada tantangan dalam usaha mencapai konsensus, namun Hariyadi menekankan bahwa pemerintah yang tegas dan berkomitmen dapat memainkan peran penting dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keagamaan tanpa mengorbankan kepentingan umum.
Komitmen Bersama untuk Masa Depan Pariwisata Halal Indonesia
Hariyadi berharap agar seluruh pihak memiliki kesadaran dan komitmen yang sama. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu berjalan seiring. Dengan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan, Indonesia berpeluang menjadi destinasi yang lebih inklusif bagi semua segmen, termasuk wisatawan Muslim.
Hariyadi menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dan berkomitmen. Peran tersebut penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip keagamaan tanpa mengabaikan kepentingan umum.
***
Artikel ini termuat dalam majalah Halal Review 05/Mei/2024
